Video iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPAN

Video iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPANVideo iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPANVideo iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPANVideo iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPANVideo iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPANVideo iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPANVideo iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPANVideo iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPANVideo iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPANVideo iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPANVideo iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPANVideo iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPANVideo iklan Kwu Telkomsel Versi 12 AP 5 SMK WIRA HARAPAN

Sistem Politik Di Indonesia

MODUL 3

Judul                               :    SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Standar Kompetensi        :     Menganalisis Sistem Politik di Indonesia

Kompetensi Dasar          :

1.      Mendeskripsikan Supra Struktur dan Infra Struktur Politik di Indonesia.

2.      Mendeskripsikan Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara.

3.      Menampilkan peran Serta Dalam Sistem Politik di Indonesia.

Pertemuan

A.     Supra-Struktur dan Infra Struktur Politik di Indonesia

 1.      Pengertian sistem politik Indonesia

Sidtem politik dibagi 2 kata; system dan politik. Menurut Pamudji, system adalah; suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi. Politik secara etimologis (asal kata) kata politik berasal dari bahasa yunani yaitu polis yang berarti kota yang berstatus Negara kota. Dalam bahasa Arab istilah politik diartikan sebagai “siyasah” yang berarti strategis

Politik menurut :

-          Miriam Budiarjo; politik selalu menyangkut tujuan masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang.

-          Karl Duetch; politik merupakan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak.

Oleh karena itu defenisi system politik adalah :……………

-          Robert A. Dahl; pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan suatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan wewenang.

-          Rusadi Kantaprawira; berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa Negara/masyarakat.

-          Secara umu diartikan; Sistem politik sebagai keseluruan kegiatan politik didalam Negara/masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukan pola hubungan yang fungsional diantara kegiatan-kegiatan politik.

2.      Supra Struktur Politik

Artinnya; mesin politik resmi di suatu Negara dan merupakan penggerak politik bersifat formal (arti luas; lembaga-lembaga Negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi Negara. Adapun yang menjadi kekuatan supra struktur politik yang tergolong dalam lembaga tinggi Negara Indonesia sebagai berikut :

1.      MPR (gabungan DPR + DPD)

(Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UUD 1945). (UU No 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD).

Wewenang ( Tugas; kerjakan dirumah).

1.      DPR (Memegang kekuasaan membentuk UU)

(Pasal 20 ayat 1 UUD 1945). (UU No 22………………..sama). Jumlah anggota anggota DPR 600 orang berasal dari partai politik.

Fungsi, Wewenang, dan Hak (Tugas; kerjakan dirumah).

1.      DPD

(hasil amandeman ke 4 Pasal 2 ayat 1 yaitu MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD). (Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yaitu DPD adalah wakil privinsi (4 orang) dipilih melalui pemilu).

Wewenang dan Fungsi (Tugas; kerjakan dirumah)/

1.      Presiden/Wakil Presiden

(Pasal 6A ayat 1 UUD 1945 yaitu presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat). (Pasal 7 UUD 1945 yaitu jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun, dan bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Wewenang, Kewajiban, Hak (Tugas; kerjakan dirumah)

1.      MA

(Pasal 24A UUD 1945). (UU No 5 Tahun 2004). Di bawah MA ada peradilan umum, agama, militer, TUN.

Kewajiban dan Wewenang (Tugas; kerjakan dirumah).

1.      MK (9 orang).

(Pasal 24 ayat 2 UUD 1945). (Pasal 24C UUD 1945).

Kewajiban dan Wewenang. (Tugas; kerjakan dirumah).

1.      Komisi Yudisial (7 orang).

(Pasal 24B UUD 1945). (UU No 22 Tahun 2004 Tentang KY-Tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung).

Wewenang. (Tugas; Kerjakan dirumah).

1.      Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(Pasal 23F ayat 1 UUD 1945).

Fungsi. (Tugas; Kerjakan dirumah).

1.      KPU (9 orang).

Di daerah KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari 5 orang.

Fungsi. (Tugas; Kerjakan dirumah).

KPK

3.      Infra-Struktur Politik

Ialah; Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif dan berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan Negara.

Kelompok kekuatan infra struktur diklasifikasikan menjadi 4 kekuatan yaitu :

1.      Partai politik.

-          Pengertian Partai Politik ialah; bagian dari pada Negara yang menampung aspirasi rakyat untuk disalurkan kepada pemerintah dalam kerangka menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan (bidang politik, ekonomi, sosbud dan Hankam,dll). Menurut para ahli; Carl Friedrich : sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut/mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan memberikan manfaat pada anggota partainya. Sigmund Neumand : Organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasahi kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan yang lain.

Partai politi sebagai mediator yang menghimpun aspirasi rakyat untuk disalurkan melalui lembaga-lembaga demokrasi (DPR/D dan MPR). Unsur-unsur yang terdapat dalam partai politik yang memenuhi syarat-syarat peraturan per-UU-an adalah :

#. Mempunyai program kerja bertumpuh pada rakyat banyak.

#. Memiliki kader-kader berkualitas (pembinaan anggota di uatamakan).

#. Parpol harus menjadikan kepentingan bangsa dan Negara sebagai acuan utama.

-          Fungsi partai Politik.

#. Sarana komunikas politik.

#. Sarana sosialisasi politik (menarik masa/kampanye). Buku PKn, SMK LP2IP. Hal 65.

#. Sarana rekrutmen politik.

#. Sarana pengatur konflik.

Fungsi PARPOL menurut pasal 7 UU No 31 Tahun 2002 tentang partai politik (Buku PKn SMK, LP2IP. Hal 18).

-          Tujuan Partai Politik

#. Mewujudkan cita-cita Nasdional bangsa Indonesia.

#. Mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila dgn menjunjung tinggi kedaulatan rakyar dalam NKRI.

#. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

#. Memperjuangkan cita-citanya dlm kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara.

-          Hak dan Kewajiban partai politik.

Hak :

#. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara.

#. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.

#. Ikut serta dalam PEMILU sesuai dengan ketengtuan UU.

#. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga DPR.

#. Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan UU.

Kewajiban :

#. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan per-UU.

#. Memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI.

#. Berpartisipasi dalam pembangunan Nasional.

#. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik.

#. Mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.

-          Sistem Kepartaian

Ada 3 macam system kepartaian, yaitu :

#. Sistem satu partai (partai tunggal)

#. Sistem dua partai (dwi partai).

#. Sistem banyak partai (Multi partai).

1.      Kelompok kepentingan (interest group)

Ialah : kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik Negara.

Contoh : elit politik, LSM, Serikat Buruh, dll……………………

1.      Kelompok Penekan (Pressure Group)

Ialah : kelompok yang mengupayakan/memperjuangkan keputusan politik yang berupa UU atau kebijakan public yang dikeluarkan pemerintah yang disesuaikan dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka.

Contoh ; demonstrasi, aksi mogok, dll……………………….

1.      Media Komunikasi Politik

Ialah : sarana atau alat komunikasi politik untuk menyampaikan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat umum.

B. Sistem Politik di Indonesia Dan Sistem Politik di Berbagai Negara

Dinamika Politik Indonesia

-          Periode Demokrasi Liberal (1945-1959) yaitu kebebasan berpolitik (buku hal, 106-107).

-          Periode demokrasi Terpimpin (1959-1965). Buku modul merah, hal 15.

-          Periode Orde Baru (1966-1998). Buku modul merah, hal 15.

-          Periode Reformasi (1998- sekarang). Buku modul merah, hal 15.

1.      Pelaksanaan system politik di Indonesia.

-          Fungsi system politik.

#. Fungsi out put; mengembangkan aturan-aturan umum dan kebijakan untuk mempertahankan ketertiban.

#. Sosialisasi politik; mendorong warga untuk turut serta.

#. Perumusan kepentingan rakyat; kepentingan rakyat yang berbeda supaya disatukan.

#. Pemilihan pemimpin/pejabat pembuat keputusan.

-          Sistem Politik Demokrasi Pancasila.

1.      Pengertian Demokrasi Pancasila (menurut para ahli)

Buku PKn SMA Hal 54.

1.      Ciri-ciri demokrasi adalah: Pertanggungjawaban, persaingan, partisipasi, hak-hak dasar (berekspresi, berserikat, dll).

1.      Prinsip Demokrasi Pancasila.

Buku PKn SMA, hal 54-55.

1.      Pelaksanaan system pemerintahan Negara RI.

Bentuk Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 :

(Pasal 1 ayat 1 ; Negara Indonesia, Negara kesatuan yang berbentuk Republik.)

(Pasal 1 ayat 2 ; Kedaulatan berada ditangan rakyat.

(Pasal 6A ayat 1 ; Presiden dan wakil Presiden dipilih secara langsung dalam satu pasangan.

(MPR sebagai Lembaga Tinggi Negara mempunyai wewenang dan tugas (Pasal 3 UUD 1945) yaitu; Mengubah dan menetapkan UUD, Melantik presiden dan wakil Presiden, Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

(Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR)

(Menteri Negara ialah pembantu presiden dan menteri tidak bertangungjawab pada DPR).

(Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas “kekuasaan Presiden dibatasi oleh UU”).

1.      Karakteristik Sistem Politik Negara Liberal dan Komunis.

-          Demokrasi Leberal.

Dalam arti luas, dapat dikatkan sebagai usaha perjuangan menuju kebebasn individu.

Tujuan Negara dalam system ini yaitu : menjaga keamanan dan ketertiban serta menjamin kebebasan atau hak individu dala memperjuangkan hidupnya, Negara dalam hal ini dapat disebut sebagai Penjaga Malam. Dalam bidang politik : Liberalisme melahirkan demokrasi dengan system Parlementer atau Presidensial. Contoh Negara penganut : AS dan Negara-negara Eropa.

-          Komunis.

Gagasan dasar komunisme adalah bahwa sejarah manusia merupakan sebuah perjuangan kelas melawan kelas atau mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan kepemilikan kelas pribadi ( berlaku hokum rimah). Dalam prakteknya Negara komunis mengenal partai tunggal dan bersifat totalitas (terpusat dan mutlak). Eropa Timur ; Rusia, Yugoslavia, dll. Korea Selatan, Korea Utara, Cina.

C.     Peran Serta Dalam Sistem Politik Indonesia

1.      Ciri Masyarakat Politik

Teori yang menjelaskan mengapa manusia hidup bersama dalam bentuk masyarakat.

-          Teori biologi

·         Muda mencari makan.

·         Mempertahankan diri.

·         Berketurunan

-          Teori Imitasi

·         Muda meniru orang lain.

·         Mencontoh orang lain.

-          Teori Organ

·         Organ tubuh manusia saling berhubungan satu sama lain.

Ciri-ciri masyarakat politik :

·         Prilaku politik

·         Budaya politik

·         Kelompok kepentingan

·         Kelompok penekan

www.google.com/addurl/

ada 4 hal yang harus di  cari dalam game yaitu:
1)Kemenangan
2)Kepuasan
3)Hasil
4)Kecepatan

Pengertian konstitusi menurut Herman Heller di bagi menjadi 3 Bagian

Pembagian menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3 bagian, yaitu :

1.      Die politische verfassunglas gesellschaftlich wirklichkeit, yang artinya bahwa konstitusi adalah cerminan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagi suatu kenyataan ( mengandung pengertian politis dan sosiologis )

2.      Die verselbstandigte rechtsverfassung, yang artinya bahwa konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalammasyarakat ( mengandung pengertian yuridis )

3.      Die geshereiben verfassung, yang artinya bahwa konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang – undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.

Post by: Widi_Antara